 |
| Foto : Ketua Umum GEMA Santri Nusa KH Akhmad Khambali SE.MM. |
Medan |
"Bila kebencian sudah
tertanam akibat kesalahan individu-individu di kepolisian, jangan menyalahkan
institusinya. Pemikiran-pemikiran seperti ini yang perlu direformasi "
Kata Ketua Umum Gema Santri Nusa KH. Akhmad Khambali,SE,MM kepada Media di
Medqn, Senin, 15 September 2025.
Didalam System Presidential
Presiden adalah Pimpinan Sipil Tertinggi, Sehingga Menempatkan Polri di Bawah
Presiden Justru menjamin dan bisa Mengontrol efektivitas dan Netralitas itu,
justru dengan memindahkan ke Kementerian bisa membuka ruang intervensi Politik
yang lebih dominan dan lebih besar karena Kementerian adalah Jabatan Politis,
yang Kita Butuhkan bukan Perubahan posisi Kelembagaan tapi Penguatan Fungsi dan
Pengawasan, Misalnya di Kepolisian ada Divisi Propam kemudian pada sisi lain
ada Kompolnas yang bisa kita perkuat, system Rekruitment yang perlu dibenahi,
Pelatihan aparat di Arahkan ke Etika dan Pelayanan Publik yang cepat itu semua
bisa di lakukan tanpa merubah tatanan Struktur Ujar Kyai Khambali yang juga
Pelaku Reformasi 98 yang saat ini juga pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom.
Kyai Khambali melihat ada kesan
tarik menarik antara dua kiblat. Satu sisi, publik ingin Polri berubah lebih
cepat, sementara di sisi lain Polri dinilai sudah menorehkan banyak prestasi
dalam menjaga stabilitas keamanan.
Usulan reformasi Polri
sebenarnya bukan barang baru. Menurut Kyai Khambali yang juga Pengasuh Majlis
Sholawat Ahlul Kirom, kinerja kepolisian selalu berada di ruang sorotan publik
sejak era reformasi 1998.
"Kasus represifitas,
dugaan pelanggaran HAM, hingga perilaku oknum yang koruptif kerap dijadikan
alasan tuntutan perubahan struktural. Namun, pertanyaan kuncinya, apakah
reformasi benar-benar solusi atau justru sekadar retorika politik para Pemangku
Kepentingan ?" tanya Kyai Khambali.
Kyai Khambali menilai, terlalu
sering wacana reformasi Polri justru menjadi alat untuk mendiskreditkan tanpa
melihat fakta objektif bahwa Polri juga bertransformasi melalui program presisi
dan pola pendekatan humanis.
Rasanya kurang elok kalau kita
selalu subyektif menilai kinerja, prestasi dan keberhasilan tak dipandang hanya
karena satu kesalahan," tegas Kyai Khambali yang juga Ketua Forum Kyai
Tahlil.
Selain itu, Kyai Khambali
memandang aparat penegak hukum kerap menanggung beban kegagalan komunikasi
politik antara DPR selaku wakil Rakyat dan rakyat yang memilihnya, Polisi
menjadi "tameng" di garis depan, sementara pejabat publik yang mestinya
bertanggung jawab justru kerap menghilang.
Kyai Khambali tidak menutup
mata bahwa ada ruang perbaikan fundamental. Ia mendorong agar nilai-nilai HAM
masuk ke kurikulum pendidikan kepolisian dan Penguatan penguatan lainnya tanpa
Mereformasi Institusinya, " Ingat... " REFORMASI POLRI BUKAN SOLUSI
" Ujar Kyai Khambali Sang Inisiator InsanPreneur
